Kesaksian Soebandrio

Amerika Serikat pada tahun 1960-an tidak begitu menyukai Indonesia. Alasan utamanya tentu saja karena Partai Komunis Indonesia ( PKI ) merupakan partai yang legal di Indonesia dan mendapat dukungan penuh dari Presiden Soekarno tentang eksistensinya pada saat itu. Di pihak lain, Presiden Soekarno juga membenci Amerika Serikat ( A.S. ). Puncak dari kebencian Beliau tersebut sangat eksplisit terlihat pada penolakan Soekarno terhadap tawaran bantuan dari A.S. yang dipertegas dengan pernyataan keras “Go to the hell with your aid!”.

Dasar sikap Soekarno ini sangat jelas: Alam Indonesia kaya raya. Minyak di Sumatera dan Sulawesi, hutan maha lebat di Kalimantan, emas di Irian, serta ribuan pulau yang belum terdeteksi kandungannya. Saat itu, semua belum bisa dieksploitasi oleh bangsa kita. Kekayaan ala mini dilengkapi dengan lebih dari 100 juta penduduk yang merupakan pasar yang potensial, sehingga ada harapan besar bahwa pada suatu saat Indonesia akan menjadi negara yang makmur tanpa bantuan Barat. Inilah yang mengilhami sikap konfrontatif Bung Karno: “Ganyang neo kolonialisme dan imperialisme”. Bung Karno menyatakan, Indonesia hanya butuh pemuda yang bersemangat untuk menjadi bangsa yang besar.

Pernyataan dan sikap Soekarno ini membuat A.S. semakin panas dan ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Sejak A.S. menghentikan bantuannya untuk Indonesia, mereka malah membangun hubungan dengan faksi-faksi militer di Indonesia. Melalui intelejen yang dimotori oleh CIA, mereka menggelitik militer untuk merongrong Bung Karno. Usaha kudetapun muncul pada tahun 1956. deputi Kepala Staf TNI/AD Kolonel Zulkifli Lubis berusaha menguasai Jakarta dan menggulingkan pemerintah, namun berakhir dengan kegagalan. Berlanjut di Sumatera Utara dan Sumatera Tengah, militer berusaha mengambil alih kekuasaan, namun kembali gagal. Militer dengan pasokan bantuan dari A.S. seperti mendapat angina untuk mengganggu Bung Karno. Namun Bung Karno selalu mampu menguasai keadaan, karena masih banyak perwira militer yang sangat loyal pada Bung Karno.

Sayangnya, konstelasi politik dalam negeri Indonesia pada saat itu juga tidak stabil. Bung Karno berupaya keras menciptakan kestabilan, namun kondisi perpolitikan menjadi sangat rumit dengan tidak meratanya keharmonisan yang terjalin diantara ketiga kekuatan politik terbesar di Indonesia ( Presiden R.I., TNI/AD, PKI ).

Banyak terdengar kabar bahwa pada awal Agustus 1965, Bung Karno mengalami sakit keras. Kemudian peristiwa itu seolah mempermudah langkah PKI untuk melakukan pemberontakan ( G-30-S ). Namun sebenarnya hal ini hanyalah cerita rekayasa dari Soeharto yang ingin menanamkan bahwa PKI-lah yang mendalangi gerakan G-30-S.

Peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat itu ialah bahwa Bung Karno tidak sakit keras, namun hanya masuk angin biasa yang diakibatkan menurunnya kondisi Bung Karno setelah beberapa hari sebelumnya Bung Karno melakukan peninjauan beberapa pasar di Jakarta untuk mlihat langsung harga kebutuhan pokok.. Mengenai dokter yang diduga berasal dari RRC yang saat itu menangani sakitnya Bung Karno, tidak lain dokter tersebut merupakan dokter keturunan Tiong Hoa yang bertempat tinggal di Kebayoran Baru, yang didatangkan oleh Aidit. Namun selanjutnya, kabar sakitnya Bung Karno ini dibesar-besarkan oleh kubu Soeharto yang mengatakan bahwa Bung Karno sakit keras, dan PKI akan melakukan pengambil-alihan kekuasaan dengan melakukan pemberontakan ( G-30-S ).

Isu ini menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 1965 kelompok Soeharto ingin secepatnya memukul PKI, dengan melontarkan provokasi-provokasi semacam itu. Provokasi adalah cara perjuangan yang digunakan oleh para jendral AD kanan untuk mendorong PKI mendahului memukul AD. Ini adalah tak-tik untuk merebut legitimasi rakyat. Jika PKI memukul AD terlebih dahulu, maka PKI ibarat terjebak dalam lading pembantaian. Sebab, AD akan –dengan seolah-olah terpaksa– membalas serangan PKI. Dan serangan AD tersebut akan mendapat dukungan dari rakyat. Tetapi PKI tidak langsung terpancing meski sudah diprovokasi sedemikian rupa. Mungkin hal ini dikarenakan PKI sadar bahwa mereka sedang dijebak.

Isu Dewan Jenderal

Isu dewan jenderal, sebenarnya berasal dari Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah istilah yang bersumber dari rencana sumbangan persenjataan gratis dari RRC. Tiga hal ini berkaitan erat. Tawaran persenjataan gratis untuk sekitar 40 batalyon dari RRC diterima Bung Karno. Hanya tawarannya saja yang diterima, sedangkan barangnya belum dikirim. Bung Karno lantas mempunyai ide untuk membentuk Angkatan Kelima.

Namun ternyata Menpangad Ahmad Yani tidak menyetujui ide mengenai Angkatan Kelima itu. Para perwira tinggi ABRI lainnya setuju dengan Yani. Karena itulah lalu berkembang isu mengenai adanya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap presiden, yang kemudian disebut Dewan Jenderal, yang kemudian diisukan akan melakukan pemberontakan terhadap presiden.

Menjelang G-30-S meletus, Bung Karno memanggil Yani untuk menghadap ke istana. Yani ternyata sudah merasa bahwa ia akan dimarahi oleh Bung Karno karena tidak menyetujui Angkatan Kelima. Yani malah saat itu sudah siap apabila posisinya sebagai Menpangad dicopot. Presiden Soekarno memerintahkan Yani untuk menghadap ke istana pada 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Tetapi hanya beberapa jam sebelumnya, Yani diculik dan dibunuh.

Isu Dewan Jenderal yang bergulir selanjutnya, ternyata ditemukan sebuah kaset rekaman yang berisikan tentang isi pembicaraan rapat Dewan Jenderal di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta pada tanggal 21 September 1965. rapat tersebut antara lain membahas mengenai pengesahan kabinet versi Dewan Jenderal. Susunan kabinet yang dimaksud adalah: Letjen A.H. Nasution sebagi Perdana Menteri, Letjen A. Yani sebagai Waperdam I merangkap Menteri Hankam, Mayjen M.T. Haryono menjadi menteri luar negeri, Mayjen Suprapto menjadi Menteri Dalam Negeri, Letjen S. Parman menjadi Menteri Kehakiman, Ibnu Sutowo menjadi Menteri Pertambangan.

Rekaman ini lalu diserahkan kepada Presiden Soekarno. Jelas rencana Dewan Jenderal ini sangat peka dan bersifat sangat gawat bagi pemerintahan Bung Karno. Seharusnya rencana ini masuk kualifikasi sangat rahasia. Namun mengapa kaset rekaman isi pembicaraan rapat bisa didapatkan begiu saja? Bisa jadi ini merupakan ala provokasi. Dan jika dugaan itu benar, berarti keaslian rekaman ini patut dipertanyakan. Tujuan provokasi ini adalah untuk mematangkan suatu rencana besar yang semakin jelas gambarannya, untuk menegaskan bahwa Dewan Jenderal benar-benar ada.

Soeharto juga ikut bermain dalam isu Dewan Jenderal. Beberapa waktu sebelum G-30-S meletus, Soeharto mengutus orang kepercayaannya utnuk menemui Mayjen S. Parman, guna menyampaikan saran agar Parman berhati-hati, karena isu tentang akan adanya penculikan terhadap para jenderal sudah santer beredar, walaupun tidak diketahui dari mana asal isu tersebut.

Informasi yang disampaikan kepada Parman yang secara tidak langsung dilakukan oleh Soeharto tersebut, disinyalir bertujuan untuk mengetahui reaksi Parman yang dikenal dekat dengan Yani. Jelasnya, info tersebut diberitahukan untuk memancing, apakah Parman sudah tahu. Sekaligus, jika memungkinkan, mengungkap seberapa jauh persiapan dan antisipasi Parman terhadap isu tersebut. Dan, karena Parman dekat dengan Yani, reaksi Parman ini bisa disimpulkan sebagai mewakili persiapan Yani.

Dengan reaksi Parman yang menaggapi isu tersebut secara santai dan tenang, maka dapat disimpulkan bahwa Parman tidak mengantisipasi sama sekali arah selanjutnya jika seandainya Dewan Jenderal benar-benar ada. Parman tidak siap menghadapi kemungkinan yang terjadi selanjutnya. Kesimpulan ini juga bisa dierakan dengan Yani, yang artinya Yani juga tidak punya persiapan sama sekali seperti halnya Parman.

Hampir besamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal, muncul Dokumen Gilchrist. Dokumen tersebut sebenarnya adalah telegram dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist kepada Kementrian Luar Negeri Inggris. Dokumen itu bocor ketika hubungan Indonesia-Inggris sangat tegang, akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia soal Kalimantan.

Dokumen tersebut berisikan bahwa Andrew Gilchrist melaporkan pada atasannya di Kementrian Luar Negeri Inggris yang mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Akhirnya dokumen tersebut dilaporkan kepada Bung Karno. Bung Karno sangat terkejut atas dokumen tersebut. Selanjutnya, Bung Karno memanggil para panglima untuk membahasnya.

Terlepas dari asli atau tidaknya dokumen tersebut, bisa dimungkinkan bahwa keberadaan dokumen ini adalah sebagai salah satu alat provokasi untuk memainkan TNI/AD dalam situasi politik Indonesia yang serba tidak stabil. Dapat dikatakan hal ini adalah suatu provokasi jika ditinjau dari dua hal. Pertama isi dari dokumen tersebut membuat siapa saja yang membacanya, termasuk Bung Karno merasa ngeri. Yang kedua, dokumen tersebut seolah sengaja dibocorkan agar jatuh ke tangan pendukung-pendukung Bung Karno dan para pendukung PKI.

Peran Amerika Serikat

Apakah AS berperan memelintir isu sakitnya Presiden dan isu Dewan Jenderal? Sudah jelas, AS takut apabila Indonesia dikuasai oleh komunis. Dan, karena Bung Karno cenderung kiri, maka proyek mereka ada dua yaitu hancurkan PKI dan gulingkan Bung Karno.

Selain tidak suka terhadap Bung Karno, AS juga punya kepentingan ekonomi di Indonesia dan secara umum di Asia. Sebagai gambaran: Malaysia hanya kaya karet dan timah; Brunei hanya kaya akan minyak bumi; sedangkan Indonesia memiliki segala kekayaan dari hasil tambang dan hasil bumi. Secara konkret, bisnis minyak AS di Indonesia ( Caltex ) harus terus dalam keadaan aman. Karena itu, politik Bung Karno dianggap membahayakan kepentingan AS di Indonesia.

Bagi AS, menghancurkan komunis di Indonesia sangat tinggi nilainya untuk menjamin dominasi AS di Asia Tenggara. Di sisi lain, reputasi mereka di bidang subversif sudah dibuktikan dengan tampilnya agen-agen CIA yang berpengalaman menghancurkan musuh di berbagai negara, walaupun di dalam negeri sendiri, keberadaan CIA dikecam habis-habisan oleh rakyat AS.

Salah satu agen CIA yang andal adalah Marshall Green ( Dubes AS untuk Indonesia ). Reputasinya di bidang subversif sudah tidak diragukan lagi. Sebelum bertugas di Indonesia, ia adalah kuasa usaha AS di Korea Selatan. Di sana ia sukses menjalankan misi AS, membantu pemberontakan militer oleh jenderal Park Chung Hee yang kemudian memimpin pemerintahan militer selama tiga dekade. Di Indonesia ia menggantikan Howard P. Jones, menjelang meletusnya G-30-S. jadi pemain penting asing dalam drama 1 Okttober 1965 itu adalah Green dan Jones.

Menjalin Sahabat Lama

Bagian ini mengungkap keterlibatan Soeharto dalam G-30-S. Dia menjalin hubungan dengan dua sahabat lama, Letkol TNI/AD Untung Samsuri dan Kolonel TNI/AD Abdul Latief, beberapa waktu sebelum meletusnya G-30-S. Untung kelak akan menjadi komandan pasukan yang menculik dan membunuh tujuh perwira, sedangkan Latief hanya dituduh terlibat dalam peristiwa itu.

Untung adalah anak buah Soeharto ketika Soeharto masih menjabat sebagai panglima Divisi Dipenogoro, Jawa Tengah. Sekitar akhir 1950-an, Soeharto dan Untung pisah kesatuan. Namun pada tahun 1962 mereka berkumpul lagi di bawah misi perebutan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu Soeharto adalah Panglima Komando Mandala; sedangkan Untung adalah anak buah Soeharto yang bertugas di garis depan. Setelah berakhirnya misi tersebut, Untung dan Soeharto berpisah lagi dalam hubungan garis komando. Presiden Soekarno menarik Untung menjadi salah satu Komandan Batalyon Kawal Istana, Cakrabirawa. Sedangkan Soeharto akhirnya menjadi Pangkostrad.

Disaat konflik antara Soekarno, PKI dan TNI/AD meruncing, Soeharto mulai menyadari bahwa dia beruntung mempunyai Untung pada jabatan yang strategis untuk menggunakan jasa Untung demi merebut pemerintahan.

Di sisi lain, Soeharto juga membina persahabatan lama dengan Latief yang juga bekas anak buahnya di Divisi Dipenogoro. Latief sendiri mengantongi rahasia skandal Soeharto dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dalam serangan itu Belanda diusir dari Yogya hanya dalam waktu enam jam.

Soeharto ( di kemudian hari ) mengklaim keberhasilan mengusir Belanda itu atas keberaniannya. Serangan tersebut dikatakannya adalah merupakan idenya, walau pada kenyataannya serangan tersebut adalah ide dari Sri Sultan HB IX. Soeharto adalah komandan pelaksana serangan. Latief hanya salah satu komandan kompi. Hanya saja ia dekat dengan Soeharto.

Setelah peristiwa serangan tersebut, Soeharto dan Latief pisah kesatuan. Soeharto menjadi Pangkostrad sedangkan Latief menjadi Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti, Kodam Jaya. Posisi Latief cukup strategis, karena itu Soeharto mulai mendekati kembali Latief untuk kemudian memanfaatkannya.

Pertengahan September 1965 suhu politik di Jakarta mulai panas. Karena hubungan persahabatan, di luar jalur komando, Latief menemui Soeharto. Saat itu isu mengenai Dewan Jenderal sudah menyebar. Begitu mereka bertemu, Latief memberitahukan isu tersebut kepada Soeharto. Ternyata Soeharto menyatakan bahwa ia sudah tahu isu tersebut.

Pada saat yang hampir bersamaan, pada 15 september 1965, Untung mendatangi Soeharto. Untung juga melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan pemberontakan. Untung juga menyatakan bahwa ia mempunyai rencana akan mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan menangkap mereka terlebih dahulu, sebelum mereka melakukan kudeta. Untung memang merupakan pembantu setia Bung Karno. Dalam posisinya sebagai Pasukan Kawal Istana Cakrabirawa, sikapnya tersebut sudah benar.

Menanggapi rencana Untung itu, Soeharto lalu menjawab, “Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja jangan ragu-ragu” kata Soeharto. Malah selanjutnya, Soeharto menawarkan bantuan pasukan pada Untung. Mendapat dukungan dari Soeharto, Untung merasa gembira dan langsung menerima tawaran bantuan Soeharto tersebut.

Bantuan pasukan dari Soeharto ternyata dibuktikan. Beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965, atas komando Soeharto, didatangkan beberapa batalyon pasukan dari Semarang, Surabaya dan Bandung. Perintahnya berbunyi: pasukan harus tiba di Jakarta dengan perlengkapan tempur siaga I. pasukan ini didatangkan khusus untuk menggempur Dewan Jenderal.

Setelah G-30-S meletus, Soeharto balik menggempur pelakunya, lantas ia menuduh gerakan itu didalangi oleh PKI, Soeharto membuat cerita karangan. Mengenai pasukan yang datang dari Bandung, Semarang dan Surabaya itu dikatakan untuk persiapan upacara hari ABRI pada tanggal 5 Oktober. Secara logika, pernyataan ini sangatlah tidak masuk akal. Jika memang kedatangan pasukan ini ditujukan untuk persiapan hari ABRI, lalu mengapa pasukan tersebut datang dengan persenjataan siaga I?

Tanggal 30 September 1965 pertemuan terakhir Soeharto dan Latief berlangsung di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 23.00 WIB. Saat itu, Soeharto sedang menunggu anaknya, Hutomo Mandala Putra ( Tommy Soeharto ) yang sedang dirawat di rumah sakit itu akibat ketumpahan sup panas. Kali ini Latief ( yang diutus Untung dan Soepardjo untuk menghadap Soeharto dan melaporkan perkembangan rencana penculikan terhadap Dewan Jenderal ) melaporkan bahwa penculikan terhadap Dewan Jenderal akan dilakukan pada pukul 04.00 WIB. Namun Soeharto tidak menanggapi laporan ini. Setelah Latief melaporkan hal tersebut, ia lalu menemui Untung dan Soepardjo dan menyatakan bahwa Soeharto mendukung rencana penculikan Dewan Jenderal ini.

Pernah ada wartawan Der Spieger dari Jerman bertanya kepada Soeharto mengapa ia tidak termasuk dalam daftar Dewan Jenderal yang akan diculik. Soeharto menjawab demikian: “Latief datang ke RSPAD pukul 23.00 WIB bersama komplotannya untuk membunuh saya, namun mereka mengurungkan niat mereka karena mereka khawatir membunuh saya di tempat umum.”

Pengakuan Soeharto yang lain tentang apa yang terjadi padanya pada malam 30 September 1965 dan dini hari 1 Oktober 1965 menyebutkan bahwa pada dini hari tersebut, Soeharto meninggalkan anaknya di RSPAD Gatot Subroto, dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai Jeep Toyota sendirian tanpa pengawalan. Dari RSPAD mobilnya lalu melewati Makostrad, lantas masuk ke Jalan Merdeka Timur. Ia mengaku di sana sempat merasakan suasana yang tidak biasa. Di sekitar Jalan Merdeka Timur berkumpul banyak pasukan, tapi Soeharto terus berlalu dan tidak menghiraukan puluhan pasukan yang berkumpul di Monas.

Setelah itu Soeharto mengaku ia pulang ke rumah dan tidur. Lantas pagi harinya pada pukul 05.30 WIB dia mengaku dibangunkan oleh seorang tetangganya dan diberitahu bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal. Mendengar berita itu, lalu Soeharto mengaku segera menuju Kostrad.

Pengakuan ini terasa sangat aneh. Aneh yang pertama, bagaimana bisa di saat situasi Jakarta yang sedang mencekam pada dini hari itu, Soeharto menyetir mobil sendirian tanpa pengawalan. Aneh yang kedua, bagaimana bisa seorang Panglima Kostrad hanya diam dan tidak menghiraukan tentang banyaknya pasukan yang berkumpul di Monas, padahal saat itu ia mengakui tidak tahu-menahu apa yang terjadi di Monas. Sebagai pemegang jabatan penting militer, apakah Soeharto tidak merasa ingin tahu apa yang tengah terjadi saat itu. Aneh yang ketiga, bagaimana bisa penculikan Dewan Jenderal yang dilakukan pada pukul empat pagi langsung tersebar luas dalam waktu satu seengah jam, padahal saat itu di Indonesia belum ada kecanggihan teknologi yang dapat menyebakan informasi secepat sekarang.

Yang sebenarnya terjadi, Soeharto sudah tahu bahwa pasukan yang berkumpul di dekat Monas itu akan bergerak mengambil para anggota Dewan Jenderal. Dan bukankah dia sendiri yang mendatangkan pasukan tersebut untuk membantu Untung.

Pasukan dari daerah dengan perlengkapan tempur siaga I itu bergabung dengan Pasukan Kawal Istana Cakrabirawa pimpinan Untung. Mereka lalu berkumpul di dekat Monas. Selain itu, beberapa jam sebelumnya Soeharto telah menerima laporan dari Latief bahwa pasukan sudah dalam keadaan siap untuk mengambil para jenderal. Maka wajar saja di tengah malam yang mencekam seperti itu, Soeharto berani mengendarai mobil sendirian.

Satu fakta lagi, bahwa sebenarnya saat itu Soeharto tidak langsung pulang ke rumah, namun yang sebenarnya terjadi, ketika ia melewati Jalan Merdeka Timur dan melihat persiapan sekumpulan pasukan, ia lantas pergi menuju ke Makostrad. Di sana ia memberi pengarahan kepada sejumlah pasukan bayangan dan Pasukan Operasi Kostrad yang mendukung gerakan pengambilan para jenderal.

Satu pertanyaan penting dari tragedi 1 Oktober 1965 adalah, mengapa para jenderal tidak dihadapkan pada Presiden Soekarno. Logikanya, jika anggota Dewan Jenderal diisukan akan melakukan kudeta, mestinya mereka dihadapkan kepada Bung Karno untuk diminta penjelasannya tentang isu rencana kudeta.

Lalu soal mengapa Dewan Jenderal diculik dan bukan dihadapkan ke presiden, ada pengakuan dari salah satu pelaku penculikan. Menurut Serma Boengkoes ( Komandan Pleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan ) yang memimpin prajurit penjemput Mayjen M.T. Haryono, di militer tidak ada perintah culik. Yang ada adalah “tangkap atau hancurkan.”

Peristiwa berdarah di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965 itu sampai kini masih ditafsirkan secara beragam, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tetapi jelas, substansi peristiwa itu tidak seperti mitos yang dibuat AD, yakni percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI. Versi AD ini sama sekali tidak benar. Peristiwa itu merupakan provokasi yang didalangi oleh jenderal-jenderal fasis AD, yang didukung dengan baik oleh imperialisme internasional. Perisiwa itu adalah provokasi yang dimanipulasi secara licik dan efektif, serta dikelola secara maksimal oleh seorang fasis berbaju kehalusan feodal jawa yang haus kekuasaan dan harta. Dialah Panglima Kostrad Mayjen Soeharto.

Pada sisi intern, peristiwa ini bukan hanya merupakan puncak manifestasi konflik antara pimpinan AD dan PKI, tetapi juga pertentangan antara pimpinan politik konservatif dengan aspirasi kapitalisme yang pembangunannya bergantung pada imperialisme internasional di satu pihak, melawan PKI dengan prinsip politik anti-imperialisme dengan aspirasi negara yang merdeka penuh dan demokrasi berkeadilan sosial di pihak lain.

Peristiwa ini adalah puncak kemunafikan para pemimpin politik konservatif yang mengklaim sebagai yang paling demokratis dari sistem demokrasi parlementer. Mereka berhadapan dengan kemajuan-kemajuan pesat PKI yang dicapai secara damai dalam sistem demokrasi liberal. Dari konflik tersebut para pimpinan AD dan sekutunya lantas mencabut hak hidup PKI dengan cara membantai anggota keluarganya dan pembubaran PKI.

Dari kacamata internasional, terutama disebarkan oleh mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard P. Jones, peristiwa itu adalah spontan kekejian rakyat, yakni penyembelihan rakyat yang dilakukan PKI. Sebaliknya, ini adalah bagian dari intrik berdarah yang direncanakan secara seksama di Mabes Kosrad pimpinan Soeharto.

Resensi dari sebagian buku :

Soebandrio. 2001. Kesaksianku. Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total.